Inilah pendapat JK tentang koalisi

Jika ada partai politik yang keluar atau dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pemimpin koalisi pun bisa dinilai gagal.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengemukakan hal itu dalam perbincangan dengan INILAH.COM melalui sambungan internasional dari Hiroshima, Jepang, Selasa (8/3/2011).
Pendamping Presiden SBY di Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) itu mengingatkan agar kalangan Partai Demokrat tidak bersikeras mengusung agenda yang mendorong dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Golkar dari koalisi. Menurut dia, tidak ada jaminan koalisi akan lebih solid dan kinerja kabinet akan lebih baik dengan mengeluarkan dua partai tersebut dan menggandeng dua partai oposisi, yakni Gerindara dan PDI Perjuangan sebagai ganti mereka.
“Harus dibedakan antara kepentingan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepentingan Partai Demokrat,” kata JK menanggapi tekanan kuat kalangan Partai Demokrat yang ngotot ingin mengeluarkan Partai PKS dan Golkar dari koalisi sebagai hukuman karena kedua partai tersebut dinilai mbalelo.
Menurut mantan Ketua umum Partai Golkar yang kini Ketua Palang Merah Indonesia itu, boleh saja anggota koalisi diperluas, tetapi jangan sampai mengurangi atau membuang yang suda ada.
“Kalau ada yang keluar atau dikeluarkan, berarti koalisi itu sudah gagal dan presiden sebagai ketua koalisi pun bisa dinilai gagal.”

ILMU ORGANISASI DAN FAKTOR PENENTU

Ilmu organisasi yang menjelaskan mengenai organisasi yang mengungkapkan macam, bentuk dan tipe organisasi dapat anda pelajari dari beberapa penulis yang banyak dapat kita ketemukan dan dipergunakan sebagai informasi.
Dalam praktek yang perlu kita pahami adalah tiap teori dan dalam praktek tidak menjamin pilihan atas satu model yang tidak siap mengungkapkan dampak pengaruh perubahan yang rumit dan komplek sehingga prinsip-prinsip organisasi tidak dapat dijalankan secara konsisten karena ketidak mampuan memecahkan hal-hal yang terkait dengan kepentingan individu, kelompok dan organisasi.

TEORI BIROKRASI

Birokrasi dalam Bahasa Inggris disebut sebagai Bureaucracy, berasal dari kata bureau yang berarti meja dan cratein yang berarti kekuasaan. Dengan demikian Bureaucracy dapat diartikan sebagai kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. (Rahman, 2007 : 169).

Administrasi Perkantoran

1.1.1 Pengertian Administrasi Istilah administrasi dalam pengertian sehari-hari adakalanya disamakan dengan istilah tata usaha. Administrasi terdiri atas dua pengertian. Namun sebelumnya perlu diketahui bahwa administrasi berasal dari kata Latin ( Yunani ), yaitu Ad dan ministrare. Kata Ad berarti ke atau kepada, adapun kata ministrare yang berarti mengabdi, memenuhi, atau melayani.

ORGANISASI MERUPAKAN SISTEM TERBUKA

Organisasiadalah sekelompok individu yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu sistem kerja yang mempunyai kejelasan dalam pembagian kerja atau peran. Organisasi memilki subsistem yang saling berhubungan dan membutuhkan untuk menguatkan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang bekerja bersama dalam suatu divisi untuk mencapai tujuan bersama (Schermerhorn, dkk., 1997:9). Tujuan ini tidak saja untuk organisasi itu sendiri melainkan juga untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan Publik dalam Perspektif Etika Administrasi

Kebijakan Publik (Inggris:Public Policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menyeimbangkan peran negara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi; dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kelompok dalam masyarakat dengan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Pengertian Politik dalam Negeri

Definisi Politik dalam Negeri. Politik dalam negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakatt dalam suatu system. Unsur-unsur terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik dan partisipasi politik.

1. Pengertian struktur Politik. Struktur politik merupakan wadah penyaluran kepentingan masyarakat dan sekaligus wadah pengkaderan pimpinan nasional
2. Pengertian Proses Politik. Proses politik merupakan suatu rangkaian pengambilan keputusan tentang berbagai kepentingan politik maupun kepentingan umum yang bersifat nasional dan penentuan dalam pemilihan kepemimpinan yang puncaknya terselenggara melalui pemilu.
3. Pengertian budaya politik. Budaya politik merupakan pencerminan dari aktualisasi hak dan kewajiban yang dilaksanakan secara sadar dan rasional melalui pendidikan politik maupun kegiatan politik yang sesuai dengan disiplin nasional.
4. Pengertian komunikasi politik. Komunikasi politik adalah suatu hubungan timbale balik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di mana rakyat merupakan sumber aspirasi dan sumber pimpinan nasional.

Sumber: http://id.shvoong.com/law-and-politics/constitutional-law/2117287-pengertian-politik-dalam-negeri/#ixzz211dMBsZV