Politik sangat berhubungan erat dengan ilmu-ilmu sosial lainnya
karena ilmu politik mempelajari gejala-gejala sosial lainnya yang selalu
berubah atau mepelajari manusia sebagai makhluk sosial yang bisa
rasional tetapi juga irasional.
Beberapa asumsi yang perlu diketahui dalam ilmu politik adalah:
1. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan
sumber-sumber sehingga konflik timbul dalam proses penentuan distribusi;
2. Kelompok yang dominant (pemerintah) menentukan distribusi dan pengalokasian melalui keputusan politik
3. Pemerintah mengalokasikan kepada beberapa kelompok dan individu,
tetapi mengurangi atau tidak mengalokasikan kepada kelompok dan individu
lain. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah tidak pernah
menguntungkan semua pihak;
4. Ada tekanan terus menerus untuk mengalokasikan sumber-sumber yang langka;
5. Tekanan-tekanan tersebut menyebabkan kelompok dan individu yang
diuntungkan berupaya keras untuk mempertahankan struktur yang
menguntungkan tersebut;/kelompok konservatif.
6. Semakin mampu penguasa meyakinkan bahwa system politik yang ada
memiliki legitimasi, maka semakin mantap kedudukan penguasa dan kelompok
yang diuntungkan dalam perjuangan mereka menghadapi golongan yang
menghendaki perubahan;/radikal.
7. Banyak kebijakan ideal yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang
dihadapi masyarakat ternyata hanya burupa pemecahan yang semu, sebab
sulit dilaksanakan dalam kenyataan.
8. Dalam politik tidak ada yang serba gratis, maksudnya setiap aksi yang
dilakukan selalu ada ongkos yang harus dibayar atau resiko yang mesti
ditanggung.
Hubungan ilmu Politik dengan ilmu-ilmu lainnya.
1. hubungan ilmu Politik dengan ilmu Ekonomi.
Ilmu politik dan Ekonomi sejak dulu sampai sekarang selalu sangat erat
hubungannya. Dalam setiap tindakan politik ada aspek ekonominya,
demikian pula struktur perekonomian suatu masyarakat dapat mempengaruhi
lembaga-lembaga politik yang sudah ada. Pada zaman Yunani, ilmu politik
mengatur kehidupan politik orang-orang Yunani, sedangkan ekonomi
(oikonomos) mengatur kemakmuran material dari warga negara Yunani. Pada
abad 17, Montchretien de Watteville memperkenalkan istilah “Ekonomi
Politik” yang menggambarkan begitu eratnya ilmu politik dan Ekonomi.
Pada akhir PD I di Inggris dikemukakan ide tentang Negara kesejahteraan
(Welfare state) artinya Negara Mensejahterakan rakyatnya, bukan sekedar
“Negara penjaga malam”.
2. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum
Setiap masyarakat baik moderen maupun primitive harus berdasarkan kepada
ketertiban. Hukum dibuat, dijalankan dan dipertahankan oleh suatu
kekuasaan. Pada saat ini, kekuasaan itu adalah Negara. Dalam hal ini
sudah nampak hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum, yaitu dalam
peranan Negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu
sendiri yaitu hukum. Ilmu politik juga menyelidiki hukum tetapi tidak
menitik beratkan pada segi-segi teknis dari hukum, melainkan terutama
menitikberatkan pada hukum sebagai hasil persaingan kekuatan-kekuatan
social, sebagai hasil dari factor-faktor kekuasaan.
Hukum juga merupakan salah satu diantara sekian banyak “alat politik”
yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan Negara.
Tidak semua bagian hukum positif mempunyai hubungan yang erat dengan
ilmu poltik, misalnya: hukum public dan hukum Negara adalah yang paling
erat hubungannya, sedang hukum perdata atau hukum dagang relative kecil
hubungannya.
3. Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiaologi
Menurut Giddings, sarjana-sarjana ilmu politik harus menlengkapi dirinya
dengan pengetahuan dasar sosiologi, karena sosiologi sebagai ilmu
masyarakat dengan hasil-hasil penyelidikannya, menyebabkan ilmu politik
tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan yang telah dihasilkan oleh
sosiaologi tersebut. Sosiologi meliputi berbagai cabang pengetahuan
antara lain sosiaologi tentang kejahatan, sosiologi pendidikan,
sosiologi agama, sosiologi politik dan sebagainya.
Terutama sosiologi politik, sangat erat hubungannya dengan ilmu
politik, sebab sosiologi politik bagian dari sosiologi yang menganalisis
proses-proses yang menitik beratkan pada dinamika tingkahlaku politik.
Sebagaimana tingkahlaku itu dipengaruhi oleh berbagai proses spsoal,
seperti kerjasama, persaingan, konflik dsb. Hal-hal tersebut juga
dianalisis oleh ilmu politik.
4. Hubungan Ilmu Politik dengan Psikologi Sosial
Psikologi berasal dari bahasa Yunani “psycos” yang berarti jiwa dan
“logos” yang berarti ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang jiwa
manusia. Proses pendekatan ilmu politik banyak memakai hukum-hukum dan
dalil-dalil psikologi dalam menjelaskan gejala-gejala politik dan
penyelidikan tentang motif-motif yang menjadi dasar setiap proses
politik. Sarjana psikologi mengembangkan pendapat-pendapat mereka
tentang naluri, emosi, dan kebiasaan individu atau “psyche” seseprang.
Pengetahuan “psyche” seseorang dapat menjelaskan seluruh tingkah laku
dan sikal orang itu. Dalam penyelidikan pendapat umum, propaganda,
parpol, masalah kepemimpinan dan revolusi amat banyak dipergunakan
hukum-hukum dan dalil-dalil psikologi itu.
Jika dahulu psikologi agak diabaikan dalam penyelidikan ilmu politik,
dewasa ini keadaan itu berubah. Pengetahuan psikologi diperlukan
dimanapun dan kapanpun diadakan penyelidikan politik secara ilmiah.
Menurut Lasswell, di AS kini ilmu politik sedang mengalami peninjauan
kembali atas metode serta peristilahannya. Peninjauan kembali ini
terutama disebabkan oleh pengalaman dalam pelaksanaan prosedur-prosedur
psikologis dalam penyelidikan ilmu politik. Menurut Lasswell, psikologi
akan memainkan perannya yang lebih besar lagi di masa depan, karena
bertambah intensifnya perjuangan untuk mempertahankan dan memperoleh
kebebasan individu.
5. Hubungan Ilmu Politik dengan Antropologi Budaya.
Antropologi budaya menyelidiki aspek-aspek cultural dari setiap hidup
bersama dimasa lampau dan masa kini. Sebagai ilmu yang mempelajari
kebudayaan masyarakat, maka hasil-hasil penyelidikan antropologi dapat
bermanfaat bagi ilmu politik. Terutama hasil-hasil penyelidikan
kebudayaan dimasa lampau yang meliputi semua aspek cultural masyarakat,
termasuk ide-ide dan lembaga-lembaga politiknya, dapat dijelaskan kepada
sarjana-sarjana ilmu politik menjadi timbul suatu pertumbuhan dan
perkembangan ide-ide dan lembaga-lembaga politik itu salah satu konsep
antropologi budaya yang merupakan penemuan yang penting adalah “konsep
kebudayaan” (culture concept) sebagaimana dikembangkan oleh Ralph Tipton
dan sarjana-sarjana antropologi lainnya. Konsep ini menyatakan eratnya
hubungan antara kebudayaan sesuatu masyarakat dengan kepribadian
individu-individu dari masyarakat itu, antara kebudayaan dengan
lembaga-lembaga dan ide-ide terdapat yang terdapat dalam masyarakat itu.
Kebudayaan memberikan corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide
dalam masyarakat itu.
6. Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah
Sejarah adalah deskriptif kronologis peristiwa dari zaman silam. Sejarah
merupakan penghimpunan kejadian-kejadian konkret di masa lalu. Ilmu
politik tak terbatas pada apa yang terdapat dalam sejarah. Mengetahui
sejarah politik suatu Negara belum memberikan gambaran yang tepat
tentang keadaan politik negera itu di masa lampau dan masa yang akan
datang. Sejarah hanya menvatat apa yang pernah terjadi, sedang ilmu
politik disamping menyelidiki apa yang pernah terjadi, juga apa yang
kini sedang berlangsung dan mengadakan ramalan hari depan suatu
masyarakat, ditinjau dari segi politik.
Politik membutuhkan sejarah dan hamper semua peristiwa histories adalah
peristiwa politik. Ilmu politik memperkaya materinya dengan peristiwa
sejarah, mengadakan perbandigan dari buku-buku sejarah. Sejarah
merupakan gudang data bagi ilmu politik.
7. Hubungan Ilmu Politik dengan Geografi
Segala penyelidikan atas kehidupan manusia tidak akan bermanfaat dan
tidak akan sempurna jika penyelidikan itu tidak meliputi keadaan
geografi. Dengan kata lain kehidupan manusia akan dipengaruhi oleh letak
geografi, luas wilayah, kekayaan alam, iklim dsb. Misalnya letak
geografis menentukan apakan suatu Negara akan menjadi Negara “land
power” atau “sea power” demikian juga letak suatu Negara akan
mempengaruhi dalam diplomasi dan strategi perang.
Dalam hal ini, terdapat cabang geografi, yaitu geopolitik yang
memberikan penafsiran geografis atas hubungan-hubungan internasional.
Geopolitik berusaha melukiskan hubungan yang erat antara factor-faktor
geografis dan peristiwa-peristiwa politik.
Bagi sarjana-sarjana Jerman seperti Haushofer, kekalahan Jerman dalam
PD I terutama disebabkan oleh apa yang mereka sebut dengan “kekalahan
geografis” peristiwa tersebut menunjukkan betapa eratnya hubungan ilmu
politik dengan geografi.
8. Hubungan Ilmu Politik dengan Etika
Etika adalah pengetahuan tentang hal-hal yang baik dan buruk, tentang
keharusan dan hal-hal yang wajib dibiarkan. Hubungan ilmu politik dan
etika dilukiskan sebagai suatu hubungan yang membatasi ilmu politik,
terutama praktek politik. Etika mengatakan apa yang harus dilakukan,
tetapi disamping itu juga menetapkan batas-batas dari apa yang wajib
dibiarkan. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Apabila
menhilangkan moral dari politik, maka akan kita dapatkan politik yang
berisfat “Machiavelistis” yaitu politk sebagai alat untuk melakukan
segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan. Hanya
dengan jalan menjadikan kesusilaan sebagai dasar politik, dapat
diharapkan akan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan
permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibairkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan teman-teman bisa syaring dan memberikan komentar dari tulisan kami..... jika ada coretan yang salah atau kurang tepat bisa disyaringkan disini saya hanya manusia biasa yang baru belajar.. tanks